Prinsip Organisasi

• Komisi Nasional Perlindungan Anak memiliki prinsip sebagai organisasi yang independen, dan memegang teguh prinsip pertanggungjawaban publik serta mengedepankan peluang dan kesempatan pada anak dan partisipasi anak serta menghargai dan memihak pada prinsip dasar anak.
• Komisi Nasional Perlindungan Anak ikut serta menjamin hak anak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas dalam semua hal yang menyangkut dirinya, dan pandangan anak selalu dipertimbangkan sesuai kematangan anak.
• Komisi Nasional Perlndungan Anak secara khusus akan mengupayakan dan membela hak untuk berpartisipasi dan didengar pendapatnya dalam setiap kegiatan, proses peradilan dan adminsitrasi yang mempengaruhi hidup anak.

• Dalam menjalankan tugasnya Pengurus KOMNAS PA bertanggung jawab kepada publik melalui Forum Nasional
• Badan Eksekutif KOMNAS PA bertanggung jawab kepada Pengurus Komisi Nasional Perlindungan Anak

Komisi Nasional Perlindungan Anak terdiri dari:

• Forum Nasional Perlindungan Anak (FORUM NASIONAL)
• Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMISI NASIONAL)

- Tugas dan Wewenang Forum Nasional

• Menetapkan kebijakan serta Agenda Perlindungan Anak untuk masa 5 tahun ke depan
• Memilih, menetapkan dan memberhentikan anggota Komisi Nasional
• Menetapkan cara dan usaha guna membiayai program Lembaga Perlindungan Anak
• Membahas, mengubah dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
• Komisi Nasional Perlindungan Anak adalah pelaksana Lembaga Perlindungan Anak dalam memajukan dan melindungi anak serta mencegah berbagai kemungkinan pelanggaran hak anak.
• Komisi Nasional dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang kepemimpinannya dijalankan secara kolektif.
• Untuk kelancaran tugas, Komisi Nasional dapat membentuk unit kerja/lembaga khusus serta dibantu staf purnawaktu yang dianngkat oleh Ketua.
• Dalam pelaksanaan tugas Komisi Nasional bertanggung jawab kepada Forum Nasional perlindungan Anak dan publik.

- Keanggotaan Komisi Nasional Perlindungan Anak

• Anggota Komisi Nasional Perlindungan Anak dipilih oleh Forum Nasional di daftar calon yang memenuhi syarat langsung, umum, bebas, dan rahasia serta menganut prinsip non-diskriminasi atas keyakinan agama, politik, asal usul dan gender.
• Jumlah Komisi Nasional sekurang-kurangnya 11 orang dan sebanyak-banyaknya 21 orang dengan pertimbangan keseimbangan gender.
  
  1. Warga Negara Indonesia
  2. Memiliki reputasi yang baik dan penghormatan tinggi terhadap Hak Asasi Manusia dan Hak Anak
• Menunjukkan dedikasi tinggi dan mempunyai waktu cukup untuk mengabdikan diri dalam upaya perlindungan anak.
  
  1. Tidak memiliki hak suara dalam pemilihan anggota Komisi Nasional
  2. Tidak merangkap sebagai pengurus Lembaga Perlindungan Anak di daerah
  3. Dipilih untuk masa bakti 3 tahun dan dapat dipilih kembali sekali lagi untuk masa bakti yang kedua kalinya.

Susunan Pengurusan Komisi Nasional Perlindungan Anak

• Dr. Seto Mulyadi, M.Psi (Ketua Dewan Pembina / Konsultatif)
• DR. Ir. Harry Hikmat, M.Si (Anggota Dewan Pembina / Konsultatif)
• Arist Merdeka Sirait (Ketua Umum)
• Samsul Ridwan (Sekretaris Umum)
• H. Sofyan Farid Lembah, SH., MH. (Ketua Komisi Penguatan Kelembagaan dan Kerjasama Antar Lembaga)
• Beni Sujanto, Aks. (Ketua Komisi Pemantauan Hak Anak, Kajian dan Analisis standar Pelayanan Sosial Anak)
• Wanda Hamidah, SH, Mkn (Ketua Komisi Advokasi dan Reformasi Hukum)
• Dra. Nining Diah Maharita (Komisi Sosialisasi dan Promosi Hak Anak)
• Henny Hermanoe (Ketua Komisi Pengembangan Dana)
• Drs. Amsal Amri (Komisioner Wilayah / Komwil Sumatera)
• RA. Setiyo Hidayati, SH., MH. (Komisioner Wilayah / Komwil Kalimantan)
• Yayah Rukhiyah, M.Pd. (Komisioner Wilayah / Komwil Jawa)
• H. Badaruddin Nur (Komisioner Wilayah / Komwil Bali-NTB-NTT)
• Drs. Fendy E. W. Parengkuan (Komisioner Wilayah / Komwil Sulawesi)
• Gunawan Mansur, S.Pd. (Komisioner Wilayah / Komwil Maluku-Papua)